TNI Akan Lakukan Restrukturisasi, 60 Jabatan Baru Pati Disiapkan

0

Restrukturisasi jabatan struktural di TNI tetap menjaga kestabilan piramida organisasi.

Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya di Revisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan di hadapan awak media usai pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2019 di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Panglima TNI menyampaikan restrukturisasi di lingkungan TNI telah disetujui pemerintah yang dituangkan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2016.

“Akan ada restrukturisasi di TNI, ada jabatan Pati baru sebanyak 60 ruang yang nanti bisa diisi mulai dari kolonel ke jabatan bintang satu, dan seterusnya bintang dua dan tiga,” ujarnya.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan penambahan jabatan Pati terdapat di semua matra. Contohnya di TNI AD, jabatan Komandan Korem (Danrem) Tipe B akan dinaikkan menjadi Tipe A berjumlah 21 Korem.

Sehingga otomatis akan dinaikkan menjadi bintang satu dan akhirnya berdampak ke bawah.

“Sama halnya dengan Kostrad, asistennya berpangkat kolonel padahal Pangkostradnya bintang tiga sehingga asisten Kostrad pun dinaikkan menjadi bintang satu, Irkostrad yang sekarang bintang satu dinaikkan menjadi bintang dua yang totalnya sekitar 6 Pati,” jelasnya.

“Sesuai Peraturan Presiden juga ada organisasi baru namanya Kogabwilhan dipimpin panglima berpangkat bintang tiga dengan wakilnya bintang dua dan asistennya ada 6 bintang satu, otomatis menarik kolonel juga di bawah,” tambah Marsekal Hadi.

Panglima TNI menyampaikan bahwa di TNI AL ada peningkatan kelas seperti Lakesgilut, kemudian bagian material dan sebagainya, kurang lebih 88. Sehingga totalnya bisa menarik 60 sampai 160 kolonel naik ke jabatan baru.

Senada dengan hal tersebut Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan akan mengajukan Revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 53 dan Pasal 47.

Perubahan Pasal 53 yaitu penambahan usia pensiun bintara dan tamtama dari 53 menjadi 58 tahun.

“Hal ini dikarenakan harapan hidup orang Indonesia saat ini sudah lebih 70 tahun, sehingga pensiun di usia 53 itu masih segar, masih muda dan masih digunakan untuk kegiatan lain seperti di staf. Sedangkan Pasal 47 tentang peluang jabatan di Kementerian dan Lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif,” pungkas Panglima TNI. 

Teks: Puspen TNI/ beny adrian

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.